Take Action to Ask the Indonesian Authorities to Remove the New Regulation that Allows Female Genital Mutilation!

Take Action to Ask the Indonesian Authorities to Remove the New Regulation that Allows Female Genital Mutilation!

Thanks for taking action! Your letters have been delivered to the Indonesia authorities!

Teman-teman Indonesia yang Mendukung Kampanye ini

Picture 1 of 8

(Click here for English)

(按此看中文版)

Ambil Tindakan untuk Minta Pemerintah Indonesia untuk Hapus Peraturan Baru yang Memungkinkan mutilasi kelamin perempuan!

Di Indonesia, peraturan terbaru yang disahkan oleh Menteri Kesehatan memperbolehkan mutilasi kelamin perempuan dengan syarat dilakukan oleh ahli kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat.  Praktek sunat peremuan ini didefinisikan sebagai” Tindakan menggores kulit yang menutupi kulit bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.”

Mengapa anak-anak muda seperti anda  harus mengecam keputusan ini?

Mutilasi kelamin perempuan tentu saja bukan sekedar “menggores kulit”- tetapi ini adalah salah satu bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

©Volontaire

Teman-teman di AI memberitahu kita bahwa secara umum, masyarakat memutuskan untuk mutilasi kelamin perempuan mereka karena beberapa alasan, seperti agama, menjamin “kebersihan” perempuan, menghindari penyakit, melanggengkan praktik budaya atau lokal ataupun untuk mengatur dan menekan hasrat kaum perempuan atas “aktivitas seksual” padamasa dewasanya kelak.

Peraturan baru ini juga bertentangan dengan hukum di Indonesia! (Klik di sini untuk detail)

Anda hanya punya waktu 3 detik saja?
Tolong kirimkan permohonan berikut ke pemerintah Indonesia untuk secepatnya mencabut peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat perempuan-cantumkan nama anda di bawah ini!  Kami berharap dapat menyampaikan semua surat-surat anda(seperti terlampir di bawah ini) secara langsung sebelum tanggal 8 March 2012, pada Hari Perempuan Internasional.  

Anda punya waktu 3 menit saja?
Kirimkan laman ini http://bit.ly/nofgm ke 30 teman anda dan juga jangan lupa untuk mencantumkan nama mereka di surat berbahasa Indonesia di bawah ini.

Anda memiliki waktu luang?
Hubungi kami di apynaction@gmail.com untuk terlibat lebih jauh.

AMBIL TINDAKAN SEKARANG

Dengan Hormat Ibu Menteri,

Klik di sini untuk teks lengkap

Oleh karena itu, sebagai seseorang yang berasal dari Asia Pasifik dan menentang keras segala mutilasi kelamin perempuan, saya menulis surat ini untuk menuntut:

  • Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan
  • Memberlakukan kebijakan tertentu melarang berbagai macam praktek sunat perempuan, dengan hukuman yang sesuai
  • Melaksanakan publik kampanye peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi budaya yang terkait dengan sunat perempuan.

Hormat saya,

[Nama]
[Umur]
[Jenis Kelamin]
[Negara]

Apa hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang “Sunat Perempuan” melanggar?

  • UU No. 7/1984 mengenai ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita(CEDAW)
  • UU No. 5/1998 mengenai ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan(CAT)
  • UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia
  • UU No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak
  • UU No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  • UU No. 23/2009 mengenai Kesehatan

Keputusan ini juga berlawanan dengan surat edaran pemerintah tahun 2006 No. HK.00.07.1.3. 1047a, ditandatangani Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, yang secara khusus memperingatkan dampak negatif kesehatan mutilasi kelamin pada perempuan.

AMBIL TINDAKAN SEKARANG

Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini-beberapa organisasi lain!


Take Action to Ask the Indonesian Authorities to Remove the New Regulation that Allows Female Genital Mutilation!

 

In Indonesia, a new regulation by the Ministry of Health allows female genital mutilation (FGM) by certain medical professionals, like doctors, midwives and nurses. It defines the practice as “the act of scratching the skin covering the front of the clitoris, without hurting the clitoris”.

Why should YOU(th) take action?

Female genital mutilation is definitely NOT just “a scratch on the skin” – it is a discriminatory and painful form of violence against women!

Our friends in AI tell us that some of the reasons people chose female genital mutilation for their baby girls are for religious reasons, to ensure the girl’s “cleanliness”, to avoid diseases, to perpetuate cultural or local practices or to regulate or suppress the girls’ urge towards “sexual activity” during adulthood.

This new regulation also violates a whole list of Indonesian laws! (Scroll down for the entire list)

Got 3 seconds?
Please ask the Indonesian authorities to immediately repeal the 2010 Regulation of the Minister of Health on “female circumcision” (“sunat perempuan”) by sending a letter to them – just add your name below! We hope to deliver all the letters by hand (appearing with your details like below) on or before 8 March 2012 – International Women’s Day.

Got 3 minutes?
Send this link - http://bit.ly/nofgm - to 30 of your friends and ask them to add their name to the letter in Indonesian.

Got more time?
Contact us at apynaction@gmail.com about getting further involved.

ADD YOUR NAME NOW!

Dear Minister,

Click here for full text

Therefore, as an individual from the Asia Pacific that is against all forms of female genital mutilation, I am writing to urge you to immediately :

  • Repeal the Regulation of the Minister of Health No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 on “female circumcision” (“sunat perempuan”),
  • Enact specific legislation with appropriate penalties prohibiting female genital mutilation (FGM), and
  • Implement public awareness-raising campaigns to change the cultural perceptions associated with female genital mutilation.

Your Sincerely,

[your full name]
[your age]
[your gender]
[your country]

What laws do the Regulation of the Minister of Health No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 on “female circumcision” (“sunat perempuan”) violate?

  • Law No. 7/1984 on the ratification of the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
  • Law No. 5/1998 on the ratification of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
  • Law No. 39/1999 on Human Rights
  • Law No. 23/2002 on Child Protection
  • Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence
  • Law No. 23/2009 on Health

It also contradicts a 2006 government circular, No. HK.00.07.1.3. 1047a, signed by the Director of Community Health, which specifically warned about the negative health effects of female genital mutilation on women.

YOU(th) are not alone in this battle – many organizations are in on this too!


請即行動!要求印尼當局廢除允許切割女性生殖器新條例!

印尼衛生部公告了一項新條例,允許由專業醫療人員,如醫生、助產士及護士切割女性生殖器 ,並定義為 「刮掉覆蓋陰蒂前面的皮膚, 而不傷及陰蒂」。

為什麼你要採取行動?

切割女性生殖器是痛苦及針對婦女的暴力行為,而並非「在皮膚上的划痕」。

AI的朋友告訴我們,有些人切割自己初生女兒的生殖器 ,是出於宗教原因,確保女孩的「潔淨」、避免疾病、延續本土文化或風俗、或控制或抑制少女在成年其間的性慾。

這項新條例,也違反了印尼多項法律條文 !(如看條文, 請向下捲動頁面)

三秒鐘行動

請去信要求印尼當局立即廢除2010年衛生部有關切割女性生殖器的條例。

你只需於以下信件中加上你的名字!我們希望於2012年3月8日(國際婦女節日)或之前,親手提交所有信件。

信件將會顯示你的姓名、年齡、性別、及國家,以印尼文發出。

三分鐘行動

呼籲更多人一起行動!請傳送連結 http://bit.ly/nofgm 給最少三十位朋友。

想進一步參與行動?

請電郵致apynaction@gmail.com與我們聯絡。

請即行動!

部長:

按此看全文(暫時只備英文版)

本人反對以任何形式切割女性生殖器,要求當局立即:

  • 廢除衛生部有關切割女性生殖器的條例 (條例編號:1636/MENKES/PER/XI/2010),
  • 立法禁止切割女性生殖器並制定適當的刑罰,以及
  • 舉行公眾意識的運動,以改變人們對女性割禮的文化觀念。

[您的全名]上

[您的年齡]
[您的性別]
[您的國家]

衛生部有關切割女性生殖器的條例(條例編號:1636/MENKES/PER/XI/2010)違反了哪些法律條文?

  • 《消除對婦女一切形式歧視國際公約》第7/1984條
  • 《禁止酷刑和其他殘忍,不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》第5 /1998條
  • 人權法第39/1999條
  • 兒童保護法第23/2002條
  • 消除家庭暴力法第 23/2004條
  • 衛生法第23/2009條

這也違反2006年由社區衞生署署長簽署之政府通告第HK.00.07.1.3.1047a條,當中特別提出女性割禮對女性健康所帶來的負面影響。

你並不是單獨行動!許多組織都參與反對切割女性生殖器!


Organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia
Indonesian civil society organizations
Aceh Peace Consultative Management/APCM KPKB
Aliansi Pelangi Antar Bangsa LBH APIK Banten
Aliansi Sumut Bersatu (ASB) LBH APIK DI Yogyakarta
Alimat LBH APIK DKIJakarta
ANSIDEM LBH APIK Jawa Tengah
ANSIPOL LBH APIK KalimantanBarat
Ardhanary Institute LBH APIK KalimantanTimur
Asian Moslem Action Network (AMAN)Indonesia LBH APIK Makasar (SulawesiSelatan)
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia(ATKI) LBH APIK Nanggroe Aceh Darussalam
Barisan Perempuan Indonesia LBH APIK Nusa Tenggara Barat
BITES LBH APIK Nusa Tenggara Timur
CEDAW Working Group Initiative LBH APIK Papua
Center for Human Rights Law Studies (HRLS), Faculty of Law, Airlangga University LBH APIKSulawesiTengah
CIMW LBH APIKSulawesiUtara
Demos LBH APIK Sumatera Barat
Fahmina Institute LBH APIK Sumatera Selatan
Federasi LBH APIKIndonesia LBH APIK Sumatera Utara
Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) LBH Makassar
Sulawesi Selatan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
GemaPalu, Lumajang Lampung (Helda Khasmy)
GONG PEACE MAGAZINE Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
GPSP Matepe Makassar
Herlounge (Viena Tanjung) Mitra Perempuan
Human Rights Working Group (HRWG) Ourvoice
Indonesia AIDS Coalition PD POL
Indonesia Support Facility (InSuFa) PELKESI
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Pelpem GKPS
Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP),Yogyakarta Perempuan Mahardhika
Institut Perempuan,Bandung Pergerakan Indonesia
IRSAD (Institute for Religion and Sustainable Development),West Sumatra Perkumpulan Cut Nyak Dien,Yogyakarta
JALA PRT Perkumpulan IDEA Yogyakarta
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia(PKBI)
JASSIndonesia Perkumpulan Rumah Perempuan, Jember
Kalyanamitra PLU Satu Hati
Kartini Asia Network PMK HKBP Jakarta
Kaukus Perempuan DPD RI PT SUSDEC member of LPTP, Solo
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bali Puan Amal Hayati
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Bangka-Belitung Pusat Pendidikan & Advokasi Masyarakat
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Banten Marginal (Perkumpulan PEDULI inMedan)
KePPaK PEREMPUAN Komisariat DKIJakarta Rahima
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Barat Raising Her Voice, OXFAM GB -Indonesia
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Tengah Rumpun Gema Perempuan
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Jawa Timur Sahabat Perempuan dan AnakIndonesia(SAPA Indonesia
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Barat SA-KPPD, Surabaya
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Selatan SAPA Institute
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Tengah SAPDA Jogja (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak)
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kalimantan Timur Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Kepulauan Riau Serikat Perempuan Bantul
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Barat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri-Sulawesi Selatan
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Nusa Tenggara Timur Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa – Aceh
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Barat Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Selatan Solidaritas Perempuan,Kendari
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Tenggara The Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) – Mufti Makaarim al-Ahlaq
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sulawesi Utara Walhi Kalbar (Hendrikus Adam)
KePPaK PEREMPUAN Komisariat Sumatera Selatan YAKKUM
KePPaK PEREMPUAN Pusat YASANTI,Yogyakarta
Koalisi Aktivis PerempuanSulawesiSelatan (Sulsel) Yayasan Anugerah Bina Insani (YABI)
Koalisi NGO HAM Aceh (Evi Zain) Yayasan Jurnal Perempuan
Koalisi PerempuanIndonesia Yayasan Walang Perempuan-Ambon
Konsorsium untuk Kepemimpinan Politik YLK Sulawesi Selatan (Sulsel)
Perempuan Jawa Barat (KPPP Jabar)

 

Organisasi regional/internasional
Regional/International Organizations
AMAN foundation Kalkata, India JASSSEA
AMAN, Sri Lanka Muntada-Arab Forum for Sexuality Education & Health, Palestinian Authority
Amnesty International Nasawiya, The Feminist Collective, Lebanon
ASEAN Progressive Muslim Movement (APMM) Ngozi Nwosu-Juba
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) Sisters In Islam, Malaysia
Asian Muslim Action Network (AMAN),Thailand Southeast Asia Women’s Caucus on ASEAN
Asian Women’s Resource Centre (AWRC) for Culture and Theology Vision Spring Initiatives
GSIR Ritsumeikan University Women for Women’s Human Rights, Istanbul, Turkey
INFORM Documentation Centre, Sri Lanka Women Living Under Muslim Laws, International CoordinationOffice, UK
IWRAW Asia Pacific
Share